Rahman Usman Bongkar Strategi Bangun Jambi: Jangan Hanya Andalkan APBD, Gubernur Harus Jemput Dana Internasional

ARUNGNEWS.COM, JAMBI – Tokoh Jambi, Rahman Usman, menilai pembangunan Provinsi Jambi tidak seharusnya hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, pemerintah daerah perlu lebih aktif menggali sumber pendanaan alternatif atau non-budgeter melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga internasional.

Rahman menjelaskan, terdapat dua sumber utama pembiayaan pembangunan, yakni budgeter yang berasal dari APBN dan APBD, serta non-budgeter yang dapat dihimpun melalui berbagai skema, seperti Build, Operate and Transfer (BOT), Kerja Sama Operasional (KSO), hibah, pinjaman lunak (soft loan), dan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Menurutnya, kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati hingga wali kota, tidak cukup hanya menjalankan aktivitas pemerintahan dari balik meja. Mereka perlu membangun komunikasi, memperluas jejaring kerja sama, serta menyiapkan konsep pembangunan yang matang dan didukung kajian akademis.

Setelah memiliki konsep dan kajian yang memadai, pemerintah daerah dapat menjajaki kerja sama dengan berbagai perwakilan negara sahabat, seperti Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Inggris, Spanyol, dan Australia. Selain itu, peluang pendanaan juga dapat dijajaki melalui lembaga internasional, seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), UNICEF, dan ASEAN Foundation, sesuai bidang program dan persyaratan masing-masing lembaga.

Rahman juga menekankan pentingnya pembentukan tim ahli gubernur, bupati, dan wali kota yang diisi kalangan akademisi, profesional, serta perwakilan asosiasi yang kompeten. Ia menilai tim tersebut seharusnya berorientasi pada keahlian dan kebutuhan pembangunan, bukan sekadar diisi oleh mantan tim sukses atau orang-orang dari partai politik.

Menurutnya, tim ahli yang memiliki kapasitas, konsep yang jelas, dan kajian akademis dapat membantu pemerintah daerah membuka peluang kerja sama serta memperoleh sumber pendanaan di luar anggaran pemerintah.

Rahman mencontohkan pengalamannya ketika mendapatkan dukungan pendanaan dari USAID untuk penanggulangan HIV/AIDS di Kota Batam. Saat itu, ia ditunjuk oleh wali kota sebagai Ketua Penanggulangan HIV/AIDS Kota Batam.

Ia menyebut dukungan tersebut mencapai Rp6 miliar per tahun. Menurut Rahman, pembiayaan program penanggulangan HIV/AIDS yang ditanganinya saat itu bersumber dari pendanaan non-budgeter, bukan APBD maupun APBN.

Pengalaman tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa peluang pendanaan alternatif dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan masyarakat apabila pemerintah daerah memiliki inisiatif, jaringan kerja sama, serta perencanaan yang baik.

Gagasan Rahman ini menjadi dorongan bagi pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten/kota untuk memperluas strategi pembiayaan pembangunan. Dengan perencanaan yang terukur, tim ahli yang profesional, dan kolaborasi lintas lembaga, potensi pendanaan di luar APBD dan APBN dapat dijajaki untuk mendukung pembangunan daerah.

Namun, setiap skema pendanaan tetap perlu dikaji dari sisi kelayakan, persyaratan, tata kelola, dan akuntabilitas agar pelaksanaannya sesuai ketentuan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jambi.(**)